标题：Kebijakan Hukum Pada Badan Usaha Milik Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang tentang Penciptaan Lapangan Kerja Dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat Desa
出版社：Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
摘要：Adanya hukum sebagai alat rekayasa sosial bagi masyarakat. Karenanya, eksistensi hukum menjadikan masyakat taat terhadap hukum. Perkembangan hukum yang bersifat dinamis, mendorong kemajuan terhadap masyarakat dari berbagai aspek kehidupan masyarakat, salah satunya dengan disahkannya Undang-Undanag Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendorong perubahan terhadap tatanan pengaturan norma-norma yang memberikan pengaruh terhadap undang-undang lain yang terdampak dengan Undang-Undang cipta kerja tersebut. Salah satu yang terdampak dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja adalah tentang pembentukan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Melalui ketentuan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka pemerintah perlu membentuk norma turunannya yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa. Dalam ketentuan peraturan tersebut bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan literatur, dengan tujuan mengeksplorasi kebijakan hukum terhadap BUMDes dengan disahkannya Undang-Undang Cipta kerja. Hasil penelitian menyatakan bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa, dengan jenis bidang usaha yang dimiliki dan menunjang produktivitas masyarakat desa dengan didasarkan kepada pemberdayaan masyarakat desa.
其他摘要：The essence of law is to provide welfare to society. Law as a tool of social engineering for society makes people obey it. Dynamic legal developments encourage progress towards society from various aspects of people's lives. One of them, the enactment of Law No. 11 of 2020 on Job Creation, encourages changes to the order of setting norms that affect other laws that are affected by it. One of those affected by the Job Creation Act is the establishment of BUMDes (Village-Owned Enterprises). Through the provisions of Article 117 and Article 185 b of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, the government needs to establish a derivative norm that regulates Village-Owned Enterprises. In this provision, it is stated that Village Owned Enterprises, hereinafter referred to as BUMDes, are legal entities established by the village and/or together with villages to manage businesses, utilize assets, develop investment and productivity, provide services, and/or provide other types of business for the maximum welfare of the Village community. In a nutshell, the existence of Village-Owned Enterprises aims to prosper the village community, with the type of business sector owned and support the productivity of rural communities based on village community empowerment. In this study, a legal approach was used with the aim of exploring legal policies towards BUMDes with the enactment of the Job Creation Act.
