出版社：Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
摘要：Hubungan kerja dapat berakhir karena adanya penganiayaan yang dilakukan oleh pekerja. Adanya penganiayaan harus dibuktikan secara medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya visum et repertum atas terjadinya penganiayaan yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pemutusan hubungan kerja. Penelitian hukum ini bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganiayaan adalah perbuatan pidana. Tidak adanya keharusan putusan hakim di Pengadilan Negeri yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atas terjadinya penganiyaan sebagai syarat keabsahan PHK seolah mengakibatkan visum et repertum tidak dibutuhkan lagi. Cukup perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh pekerja diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, maka penganiayaan sebagai wujud telah terjadi pelanggaran yang bersifat mendesak dapat digunakan sebagai alasan keabsahan pemutusan hubungan Kerja (Pasal 81 angka 37 UU Cipta Kerja jo. Pasal 151 /3 UU Ketenagakerjaan jo.Pasal 52/2 Peraturan Pemerintah 35/2021. Upaya penulis untuk mereview peraturan perburuhan terkait pelanggaran yang bersifat mendesak dalam sistim ketenagakerjaan Indonesia merupakan bentuk evaluasi atas adanyan kelemahan UU Cipta Kerja dan Peraturan pelaksananya, akan dapat membantu legislator untuk mengembangkan dan menegakkan hukum yang melindungi kelompok rentan tertentu yaitu pekerja dalam menerapkan asas praduga tak bersalah.
其他摘要：Employment relationships may end due to abuse by workers. The existence of abuse must be medically proven. This research aimed to analyze the existence of a visum et repertum for the occurrence of abuse that can be used as evidence in termination of employment. This legal research was normative with a statutory approach. The results showed that persecution was a criminal act. There was no requirement for a judge's decision in the District Court which already had permanent legal force for the occurrence of persecution as a condition for the validity of the layoff as if the visum et repertum was no longer needed. It was enough that the acts of abuse committed by workers were regulated in the Employment Agreement, Company Regulation or Collective Labor Agreement, then the persecution as a form of an urgent violation can be used as a valid reason for the termination of employment (Article 81 number 37 of the Job Creation Law jo. Article 151 / 3 Manpower Law jo. article 52/2 Government Regulation 35/2021. The researchers’ efforts to review labor regulations related to urgent violations in the Indonesian manpower system are a form of evaluation of the weaknesses of the Job Creation Law and its implementing regulations can be able to assist legislators to develop and enforce laws that protect certain vulnerable groups namely workers in applying the principle of presumption of innocence.
关键词：Forensik;Penganiayaan;Pemutusan Hubungan Kerja
