摘要：Pemerintah saat ini sedang membahas RUU Cipta Kerja dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. Teknik yang digunakan dalam penyusunan RUU Cipta Kerja tersebut yaitu Omnibus Law. Namun dalam RUU tersebut terdapat beberapa kejanggalan, salah satunya yaitu “penghapusan izin lingkungan”, diganti dengan “persetujuan lingkungan”. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum karena perubahan terminologi yang dilakukan dalam RUU Cipta Kerja tersebut mempunyai implikasi yuridis terhadap pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Permasalahan hukum inilah yang akan diteliti lebih dalam pada penelitian ini. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu draft RUU Cipta Kerja, dan bahan hukum sekunder seperti literatur terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemberian persetujuan lingkungan sebagai pengganti dari perizinan tetap melaksanakan uji kelayakan lingkungan untuk memenuhi standar UKL-UPL dan penerbitan PKPLH. Selain itu pemerintah pusat juga dapat menerapkan sanksi administratif berupa denda kepada pengusaha yang tidak memiliki persetujuan lingkungan ataupun yang tidak melaksanakan kewajibannya.
