摘要：Pemberian grasi, amnesti dan abolisi merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Perjalanan panjang pelaksanaan pemberian grasi,amnesti dan abolisi pasca kemerdekaan sampai kepada pasca amandemen UUD 1945 menjadi suatu pembelajaran bagi cara berhukum di Indonesia dalam memperlakukan hak-hak narapidana dengan baik sesuai dengan Hak Asasi Manusi. Terdapat suatu perbedaan mengenai cara berhukum grasi yang lebih banyak mengalami perkembangan secara dinamis sedangkan mengenai amnesti dan abolisi masih pada tahap stagnatasi bahkan pasca amandemen, ketentuan mengenai amnesti dan abolisi tidak kunjung diperbaruhi. Berdasarkan perjalanan tersebut terlihat sebuah pola yang membetuk suatu politik hukum dalam pemberian grasi,amnesti dan abolisi yang dapat dilihat dari berbagai segi mulai dari fungsi, tujuan, addrestat, hingga kepada konsekuensi hukum. Tulisan ini akan membahas secara terstruktur, sistematis dan komprehensfi mengenai politik hukum pemberian grasi,amnesti dan abolisi sebagai konsekuensi logis hak prerogatif yang dimiliki presiden.
