其他摘要：Abstract Murabahah contract is one of the products of Islamic banks before 1 April 2010 subject to twice the value-added tax. Problems of double taxation is imposed on Islamic banks actually issue a very long time, and this bustling discussed tax due to be paid twice to the director general of a larger tax. By this provisions, the sharia will be assumed less competitive with conventional bank financing primarily to the product. After government legislation latest VAT No. 42 of 2010, murabahah is not longer subject to twice. Investigators therefore conducted an analyze on the treatment of KCS Bank BTN Shariah Malang. This research is using research of qualitative in descriptive approach, which describes a situation systematically. The data uses both the primary and secondary data, field studies with research techniques are interview and documentation. The results showed that the Bank BTN Shariah Malang KCS on contract murabahah charged once before and after running of the No. 42 of 2009 rule. Abstrak Akad murabahah merupakan salah satu produk dari bank syariah yang sebelum 1 April 2010 dikenakan dua kali pajak pertambahan nilai. Permasalahan pajak berganda yang dikenakan kepada bank syariah sebenarnya sudah isu yang sangat lama, dan saat ini kembali ramai diberdebatkan lantaran pajak yang harus dibayarkan kepada dirjen pajak lebih besar. Dengan ketentuan yang seperti ini, pihak syariah akan menganggap kalah saing dengan bank konvensional denan produk pembiayaannya. Setelah pemerintah undang-uundang PPN terbaru no 42 tahun 2010, akad murabahah tidak lagi dikenakan dua kali PPN. Oleh karena itu peneliti melakukan analisis perlakuan PPN pada Bank BTN Syariah KCS Malang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuaitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu menjabarkan suatu situasi secara sistematis. Data yang digunakan adalah data primer dan skunder, dengan teknik penelitian studi lapangan yaitu wawancara dandokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank BTN Syariah KCS Malang atas akad murabahahnya dikenakan satu kali PPN sebelum dan sesudah UU no 42 tahun 2009.
Loading...
