摘要：Kebijakan hukum pidana dari pembatasan kewenangan dalam penyidikan
terhadap notaris adalah pada tahap perumusan kebijakan hukum yang
tersedia Kehormatan Dewan kewenangan Notaris dalam proses hukum
terhadap notaris adalah untuk memberikan persetujuan kepada penyidik,
jaksa atau hakim untuk mengambil salinan Akta Minuta dan / atau huruf
yang melekat pada Akta Notaris Minuta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan. Implikasi hukum untuk membatasi kewenangan dalam
penyelidikan Notaris dari proses untuk notaris tidak sesuai dengan
kesetaraan warga negara di hadapan hukum seharusnya tidak membedakan
antara perawatan dari warga negara yang melakukan tindak pidana. Selain
itu, persetujuan Dewan Kehormatan Notaris juga bertentangan dengan
prinsip kemerdekaan dalam proses peradilan.
其他摘要：The criminal law policy of the authority restriction in investigation against
the notary is at the stage of policy formulation of the law provided authority
Honorary Council of Notaries in the proceedings against the notary is to
give consent to the investigator, prosecutor or judge to take copies Minuta
Deed and / or letters attached to Minuta Deed or the Protocol Notary
Notaries in storage. The legal implications for restricting the authority in the
investigation of the Notary of the proceedings for the notary is not in
accordance with equality of citizens before the law should not discriminate
between the treatments of nationals who commit criminal acts. Additionally,
Notary Honorary Council approval is also contrary to the principle of
independence in the judicial process.
