出版社：Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung
摘要：Artikel ini menelaah bagaimana PP No. 61 Tahun 2014 mengatur tentang mekanisme dan prosedur aborsi bagi korban perkosaan dari perpektif HAM dan Hukum Islam. Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 75 ayat (1)UU Kesehatan, yang menyebutkan bahwa aborsi dilarang terkecuali ada indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Menurut peraturan tersebut pelaksanaan aborsiharus memenuhi prosedur pembuktian berupa pembuktian usia kehamilan melalui surat keterangan dokter, keterangan penyidik dan keterangan psikolog tentang terjadinya perkosaan. Menurut hukum Islam, hukum melakukan aborsi bagi korban perkosaan berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi. Sementara Menurut Undang –Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM aborsi hanya boleh dilakukan untuk melindungi jiwa ibu dan anak, alasan selain itu dianggap melanggar HAM.
其他摘要：This article examines the Government Regulation PP No. 61 of 2014 regulating mechanism and procedures of abortion in the case of rape victims from the perspectives of Human Rights and Islamic Law. The regulation, which is the implementation of Article 75 paragraph (1) of the Health Act, states that abortion is prohibited unless there is an indication of medical emergency and pregnancy due to rape. According to the rules, the implementation of abortion must fulfill some procedures such as:pregnancy verification, doctor’s certificate, investigator’s statement, and psychologist’s information about the occurrence of rape. In 39/1999 ofHuman Rights Act, unless it is aimed atprotecting the mother and child’s life, abortionis considered as violating human rights. In Islamic law, the regulation of abortion for rape victims varies widely, depending on circumstances.
关键词：aborsi dalam Islam; HAM; hukum positif; kesehatan reproduksi
其他关键词：abortion in Islam; human rights; positive law; reproductive health
