标题：IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PENERIMA KUASA MENYETOR UANG PAJAK PENGHASILAN/BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DARI WAJIB PAJAK
期刊名称：Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
印刷版ISSN：2528-0767
电子版ISSN：2527-8495
出版年度：2017
卷号：2
期号：1
页码：18-25
出版社：Universitas Negeri Malang
摘要：Tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan legalitas perbuatan menerima kuasa menyetor
pajak oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku pejabat umum dan implikasi yuridis terhadap
PPAT yang menerima penitipan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) dari wajib pajak. Metode yang digunakan untuk meneliti permasalahan tersebut
adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute
approach) untuk menelaah peraturan perundang – undangan yang terkait dengan isu hukum yang
sedang dikaji. Legalitas perbuatan menerima kuasa menyetor pajak oleh PPAT selaku pejabat publik
sesungguhnya masih belum ada, dengan kata lain belum dibentuk suatu aturan pasti yang mengatur
tentang perbuatan menerima kuasa menyetor pajak oleh PPAT. Kemudian tentangImplikasi yuridis
terhadap PPAT yang menerima penitipan pajak PPh dan BPHTB dari wajib pajak adalah meskipun
perbuatan tersebut belum memiliki legalitas hukum namun pelaksanaannya masih termasuk dalam
kategori sah sebab perbuatan tersebut berangkat dari kebiasaan yang berlaku selama ini dan diterima
oleh masyarakat. Selama belum ada aturan hukum untuk mewujudkan legalitas dari perbuatan ini
maka selama itu pula kebiasaan ini akan terus berlanjut, walaupun tidak ada jaminan perlindungan
hukum atas perbuatan ini tetapi selama tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun maka dianggap
tidak masalah.
其他摘要：Based on the background, the formulation of the problem is: How is the legality of the act of
receiving tax receipts by Land Titles Registrar (PPAT) as a public official and How juridical implications
of PPAT who receive tax and income tax of Acquisition of Land and Building Rights(PPHTB) from
taxpayers. The method used to examine these issues is normative legal research using a statute approach
to examine legislation relating to legal issues under review. Based on the results of the research,
the results obtained that the legality of accepting tax receipts by PPAT as public officials actually still
does not exist, in other words has not established a definite rule that regulates the act of receiving tax
receipts by PPAT. Then about juridical implication to PPAT which accept tax day income tax and
BPHTB from taxpayer is even though the act have not have legal legality but its implementation still
included in legitimate category because that action depart from habit that have been accepted and
accepted by society. As long as there is no rule of law to realize the legality of this act then as long as
it is also this habit will continue, although there is no guarantee of legal protection for this act but as
long as it does not cause harm to anyone then considered not a problem.
关键词：pejabat pembuat akta tanah; pajak penghasilan; Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan;wajib pajak; penerima kuasa
其他关键词：Land Titles Registrar; income tax; Acquisition of Land and Building Rights; taxpayer;
endorsee
