摘要:Penyelenggaraan otonomi daerah dengan asas desentralisasi memberikan dampak yang positif dalam
rangka pemerataan dan peningkatan pembangunan di daerah. Ide desentralisasi muncul sebagai dampak
adanya tuntutan masyarakat akan perlunya percepatan pelayanan publik yang harus dilakukan oleh
pemerintah kepada masyarakat. Data yang telah disajikan dalam bentuk teks naratif, yaitu suatu uraian dan
penjabaran yang tersusun secara logis, konsisten, rasional dan sistematis. Metode penelitian yang
digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang dan analitis. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Implementasi Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di
Kota Bukittinggi berjalan cukup efektif pada DPRD selaku lembaga legislatif daerah serta dinas-dinas selaku
unit pelaksana teknis daerah. Kendala yang mempengaruhi Implementasi Good Governance dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Bukittinggi diantaranya kualitas dan kuantitas dari SDM,
sarana dan prasarana, perda-perda yang belum secara keseluruhan mengatur tentang kinerja pelayanan
publik. Pada DPRD yaitu kendala kelembagaan, kendala SDM, kendala anggaran, dan kendala peraturan
yang kesemuanya kendala tersebut berkaitan dengan fungsi DPRD itu sendiri yang memunculkan
ketidakmasimalan pencapaian kinerja oleh anggota DPRD.
其他摘要:The implementation of regional autonomy with the principle of decentralization have a positive impact in the context of equity and increased development in the area which is a means to enable local people to be able to optimize the ability to prosper in their lives. This research used normative methode which used law statute approach and analutycal approach. Based on the results of research are Implementation of good governance in local government activity in Bukittinggi run quite effectively in Parliament as an institution as well as the local legislative offices as the technical implementation unit area. Constraints that affect the implementation of good governance in local government activity in Bukittinggi are: In offices, constraints experienced such quality and quantity of human resources, facilities and infrastructure, local regulations are not yet on the whole set of public service performance; In parliament that institutional constraints, human resource constraints, budget constraints, and constraint rules which all the constraints associated with the function of Parliament itself that not enough achievement of the performance by legislators.
关键词:Implementasi; Good Governance; Pemerintahan Bukittinggi
其他关键词:Implementation;Good Governance;Bukittinggi Government