摘要：Sebagai salah satu program pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan yang baik adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang banyak membantu masyarakat dalam berbagai aspek. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan yang merupakan data sekunder dengan didukung oleh data primer. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pemberian pelayanan jaminan kesehatan nasional antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan klinik kesehatan di Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang berjalan dengan baik karena pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama menggunakan sistem pembayaran kapitasi. Apabila terjadi tindakan wanprestasi dari salah satu dalam pelaksanaan perjanjian dilakukan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara mediasi, apabila tidak disepakati, maka dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
其他摘要：As one of the government programs that provide good health services, the Social
Insurance Administration Organization, which helps many people in various aspects.
The research method that will be used in this study is a normative juridical research
method, which is a method that focuses on research on library data which is
secondary data supported by primary data. The results of the study state that in the
implementation of the cooperation agreement on the provision of national health
insurance services between the Social Insurance Administration Organization and
health clinics in the Teluk Jambe Timur District of Karawang Regency, the payment
of health services provided by the Social Security Organizing Agency to the first level
health facilities uses a system capitation payments. In the event of a default of one of
the implementations of the agreement, an alternative dispute resolution is carried out
by means of mediation, if it is not agreed upon, then it can submit a dispute resolution
through the court.
