摘要：Perlindungan hukum bagi pekerja perusahaan x yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak adalah, bahwa PHK terhadap pekerja yang bersangkutan dinyatakan batal demi hukum karena berdasarkan Pasal 151 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, apabila pengusaha hendak melakukan PHK terhadap pekerjanya, harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Metode penulisan ini dalam penulisan ini dengan menggunakan jenis penelitiannya adalah penelitian hukum doktrinal ( doctrinal ) atau normatif, yang mengkaji hukum sebagai norma. Sedangkan dilihat dari sumber datanya merupakan penelitian doktrinal atau normatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah content analysis (teknik analisis isi). Hasil pembahasan menegaskan seharusnya ada sanksi yang lebih tegas terhadap setiap pelanggaran praktik ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pihak pengusaha, agar tidak terjadi lagi PHK sepihak yang merugikanpihak pekerja dan pegawai pengawas ketenagakerjaan dari Pemerintahan Daerah harus lebih intensif melakukan pengawasan ketenagakerjaan terhadap kasus PHK secara sepihak.
其他摘要：Legal protection for company workers x who are unilaterally dismissed (layoffs) is
that layoffs of the workers concerned are declared null and void because it is based
on Article 151 paragraph (3) of Law Number 13 Year 2003 concerning Labor, if
employers want to do Layoffs for workers, must first obtain a determination from the
Industrial Relations Dispute Settlement Institution. This writing method in this
writing by using the type of research is doctrinal legal research (doctrinal) or
normative, which examines law as the norm. While seen from the source of the data is
doctrinal or normative research. The data analysis technique used is content
analysis. The results of the discussion emphasized that there should be stricter
sanctions against any violations of labor practices carried out by employers so that
unilateral layoffs would not occur which harmed the workers and employees of labor
inspectors from the Regional Government should be more intensive in conducting
unauthorized supervision of employment cases.
关键词：Perlindungan Hukum; Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak; Pekerja
其他关键词：Legal Protection; Unilateral Termination of Employment; Workers
