摘要：Melihat fenomena kekerasan yang terjadi terhadap perempuan penyadang disabilitas termasuk anak perempuan penyadang disabilitas menjadi permasalahan sosial yang dikenal dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial selain itu juga menjadi permasalahan dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Negara pihak dalam konvensi disabilitas, salah satunya Indonesia berkewajiban untuk memberikan perlindungan bersama-sama dengan pemerintah daerah karena urusan sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi urusan wajib dari pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut permasalahan dalam penelitian ini dititikberatkan pada peranan dari pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas, khususnya perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pedekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Hasil pembahasan penelitian ini Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan, adalah membuat aturan hukum terkait dan menyediakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk memberikan perlindungan.
其他摘要：Considering the phenomenon of violence against women with disability inclusion,
including girls who have disabilities become social problems known as Social
Welfare Problemers, it is also a problem in terms of women's empowerment and child
protection. State parties to the convention of disability, one of which Indonesia is
obliged to provide protection together with the local government because of social
affairs as well as women's empowerment and child protection into obligatory matters
of local government. Based on those problems in this study focused on the role of
local governments in providing legal protection of persons with disabilities,
especially women with disabilities are victims of violence. The approach method used
in this research is the normative juridical approach method, the research
specification used is descriptive. The results of this research discussion The role of
Yogyakarta Government in Legal Protection against Women with Disabilities Victims
of Violence, is to make the relevant legal rules and provide government agencies in
charge of providing protection.
