首页    期刊浏览 2024年11月06日 星期三
登录注册

文章基本信息

  • 标题:KONSISTENSI PERDA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KOTA SEMARANG 2011-2031 DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN YANG BERkELANJUTAN
  • 本地全文:下载
  • 作者:Muhammad Junaidi
  • 期刊名称:Jurnal Ius Constituendum
  • 印刷版ISSN:2541-2345
  • 出版年度:2016
  • 卷号:1
  • 期号:2
  • 页码:44-59
  • DOI:10.26623/jic.v1i2.540
  • 出版社:Universitas Semarang
  • 摘要:BMT (Baitul Mal wat Tamwil) walaupun belum mempunyai payung hukum, namun pada prinsipnya lembaga-lembaga BMT ini telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi yang mengelola dana dari untuk dan oleh masyarakat. Problematika Bmt tidak hanya sebatas legalitas Hukum yang memayunginya saja, tetapi juga terkait dengan hukum jaminan. Berdasarkan pada latar belakang diatas, penulis merumuskan tujuan penulisan, yaitu Untuk mengetahui Implementasi Akad Mudharabah Pada KSPS Baitul Maal Wattamwil ―Binama‖ Semarang serta untuk memaham kendala dan solusinya Implementasi Akad Mudharabah KSPS BMT BINAMA Semarang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskritif analisis, yang diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci , sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan melalui data kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Implementasi akad Mudharabah pada KSPS BMT Binama Semarang yaitu berupa tabungan mudharabah dan pembiayaan mudharabah, dalam pelaksanaannya simpanan atau tabungan mudhorobah yang bisa diimplementasikan dengan lancar, sedangkan skema pembiayaan mudhorah masih sulit untuk diimplementasikan pada KJKS BMT Binama dikarenakan bahwa pembiayaan mudhorobah sulit untuk diterapkan karena kendala-kendala seperti sulitnya transparansi dari mudhorib mengenai keuntungan yang diperoleh, sehingga menghambat tujuan dari pembiayaan mudhorobah sesuai syariah Islam. Selain itu KSPS BMT BINAMA dalam memberikan pembiayaan harus dengan jaminan. Untuk menghadapi adanya hambatan-hambatan tersebut solusi yang dijalankan oleh KSPS BMT BINAMA sesuai dengan prinsip keadilan adalah sebagai berikut: 1) Penetrasi pasar yaitu dengan cara merekrut anggota baru dan meloyalkan anggota lama melalui barbagai macam program pelayanan di BMT; 2) Melakukan kerjasama dengan pola sponsorshop dengan instansi lain untuk sinergi; 3) Penyadaran masyarakat terhadap simpan pinjam syariah. 4) Menilai calon anggota atau nasabah dari berbagai aspek. Aspek-aspek dalam pemberian pembiayaan lebih dikenal prinsip the 5 C‘s.
  • 关键词:akad;mudhorobah;dan koperasi
  • 其他关键词:regulation;urban land use;Sustainable development
国家哲学社会科学文献中心版权所有