摘要：This study aimed to understand the
institutionalization of Malang City Government’s SAKIP with accordance to
Presidential Regulation No. 29/2014. This study found high commitment to support
national development plan, and it affected planning, budgeting, and Regional
Organizations (OPD) internal evaluation positively. This study also found indications of
isomorphism and decoupling. The evidences of isomorphism were as follows; the
existence of formal insistence of strict laws and informal insistence of the East Java
Provincial Government as the indication of coercive; the adoption of Civil Servant’s
Performance Agreement formulation as mimetic view; joint effort for internal capacity
building among KEMENPAN-RB, East Java Provincial Government, and PT. Jakarta
Traspac as a normative proof. Meanwhile, indications of decoupling were as follows;
the OPD’s mindset was not an outcome-oriented mindset, low awareness of the
importance of creating performance data management Standard Operating
Procedure (SOP), and low utilization of performance information.
其他摘要：Penelitian ini bertujuan untuk memahami institusionalisasi
SAKIP di Pemerintah Kota Malang sesuai dengan Perpres No. 29 tahun 2014. Penelitian
ini menggunakan paradigma post positive. Analisis dan interpretasi data dilakukan
berdasarkan teori New Institutional Sociology (NIS). Hasil penelitian menunjukkan
tingginya komitmen untuk mendukung rencana pembangunan nasional yang
berdampak pada pembenahan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi internal
Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasil analisis menemukan indikasi isomorphism
dan decoupling. Terjadinya isomorphism dibuktikan dengan: desakan formal dari
aturan hukum dan desakan informal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim
merupakan gejala coercive; pengadopsian penyusunan perjanjian kinerja Aparatur
Sipil Negara sebagai gambaran mimetic; dan kerjasama antara KEMENPAN-RB,
Pemprov Jatim, dan PT. Jakarta Traspac untuk peningkatan kemampuan internal
organisasi merupakan bukti normative. Indikasi decoupling ditunjukkan oleh mindset
OPD yang belum berorientasi outcome, rendahnya kesadaran penyusunan Standard
Operating Procedure (SOP) pengelolaan data kinerja, dan rendahnya pemanfaatan
informasi kinerja.
