摘要：Regulations governing the crime of corruption has changed several times.This is done to reach a modus operandi of various criminal acts of corruption and minimize the legal gaps that can be used as an excuse for the perpetrators of corruption to be able to detach himself from the shackles of law.Investigation,prosecution and examination before the court in a corruption case precedence over any other case to completion as soon as possible.In the Law of Criminal Acts of Corruption,the loss state is enough to capture perpetrators of corruption.Perpetrators of corruption have the right to prove that he did not commit corruption.Even so,the prosecutor still must prove the charges.Greater accountability of corruption,namely the possibility of imposition of penalty in absentia,the possibility of seizure of goods that had been seized for a defendant who has died before a verdict can not be changed again,the formulation of a broad scope of the offense,the expansion of the interpretation of the word "embezzle "the offense of embezzlement.
其他摘要：Peraturan yang mengatur tindak pidana korupsi telah berubah beberapa kali.Hal ini dilakukan untuk mencapai modus operandi berbagai tindak pidana korupsi dan meminimalkan celah–celah hukum yang dapat digunakan sebagai alasan bagi pelaku korupsi untuk dapat melepaskan diri dari belenggu hukum.Penyidikan,penuntutan,dan pemeriksaan di sidang pengadilan di urutan–urutan kasus korupsi atas setiap kasus lain untuk penyelesaian sesegera mungkin.Dalam Undang–undang Tindak Pidana Korupsi,kerugian negara sudah cukup untuk menangkap pelaku korupsi.Pelaku korupsi memiliki hak untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan korupsi.Meskipun demikian,jaksa masih harus membuktikan tuduhan.Akuntabilitas yang lebih besar korupsi,yaitu kemungkinan pengenaan denda in absentia,kemungkinan perampasan barang yang telah disita untuk terdakwa yang telah meninggal sebelum vonis tidak dapat diubah lagi,perumusan lingkup yang luas dari pelanggaran,perluasan penafsiran dari "menggelapkan"kata tindak penggelapan.
