摘要：MPR Decree in resettlement of legislation under the Constitution of 1945 on the basis of Law No.12 Year 2011 cocerning formation of legislation gives rise to a variety of polemics in the position of the MPR as State institutions.Provisions of the MPR is considered to have urgency in Indonesia's system,because the MPR as State institutions is considered to still have the duty and the authority of its strategic,e.g:inauguration of President and Vice President,the establishment of the Constitution.MPR also made provisions as one of basic national legislation program.
其他摘要：Tap MPR di bawah UUD 1945 sebagai dasar pembentukan Undang–Undang Nomor 12 dari 2011 tentang pembentukan peraturan perundang–undangan menimbulkan berbagai polemik terhadap posisi MPR sebagai lembaga negara.Keberadaan dari MPR masih dianggap memiliki urgensi dalam sistem di Indonesia,karena MPR sebagai lembaga negara yang dianggap masih memiliki tugas dan kewenangan yang strategis,misalnya:pelantikan Presiden dan Wakil Presiden,pembentukan konstitusi.MPR juga membuat ketetapan sebagai salah satu program legislasi dasar nasional.
关键词：MPR Decree;national legislation program;rule of law
其他关键词：Keputusan MPR;program legislasi nasional;rule of law
