摘要：This research is to investigate the contributing factors on the disharmony of licensing coastal reclamation in Sampang and Bangkalan Regencies.Socio legal research approach was used through in–depth interviews and observations.The study was conducted in areas with reclamation activities and subsequently considering the relevant documents to analyze as the secondary data.The findings of this research demonstrate factors leading to disharmony of licensing coastal reclamation:the regional government of Sampang and Bangkalan regencies has not synchronized the reclamation policies with the presidential regulation.Reclamation in Sampang and Bangkalan are not based on the Presidential Regulations Number 122 Year 2012 on the Licensing Coastal Reclamation.The license of reclamation in Sampang should have been issued by district or provincial government instead of by the head of village.Reclamation license in Bangkalan should have been issued by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries because it is located in the National Strategic Areas.The fact,it was granted by the local government.Harmonization consequently becomes an important part to construct an integrative law for realizing central and local authority’s conformity in introducing the policy to control of coastal spatial utilization.
其他摘要：Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor–faktor yang menyebabkan disharmoni dalam pemberian izin reklamasi di Kabupaten Sampang dan Bangkalan.Untuk mencapai tujuan penelitian ini digunakan metode penelitian socio legal research,interview mendalam dan observasi dilakukan di daerah yang ada kegiatan reklamasi kemudian dilengkapi dengan data sekunder berupa studi dokumen.Hasil penelitian menemukan faktor yang menyebabkan disharmoni dalam pemberian izin reklamasi antara lain,Pemerintah Daerah Sampang dan Bangkalan belum menyelaraskan kebijakan reklamasi dengan peraturan diatasnya.Perizinan pelaksanaan reklamasi pantai,yaitu di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan tidak mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Perizinan Reklamasi Pantai.Izin reklamasi pantai di Kabupaten Sampang seharusnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/provinsi faktanya hanya berdasarkan izin dari kepala desa.Izin reklamasi pantai di Kabupaten Bangkalan seharusnya dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan karena berada pada Kawasan Strategis Nasional,faktanya izin diberikan oleh pemerintah kabupaten setempat.Harmonisasi menjadi bagian penting untuk mengkonstruksi hukum yang integratif agar bisa mewujudkan keseragaman pola kewenangan pusat dan daerah dalam mengeluarkan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang pesisir.
