期刊名称：Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin
印刷版ISSN：1733-8670
电子版ISSN：2392-0378
出版年度：2014
卷号：40
页码：80-87
语种：English
出版社：MUS
摘要：One of the main tasks of the Sub–committee on Ship Design and Construction (SDC) of the International Maritime Organization (IMO) is development of the 2nd Generation Intact Stability Criteria.The paper presents the framework and the approach agreed by the Sub–committee.The framework bases on the concept of stability failure and vulnerability assessment.However,the criteria,standards and regulations developed so far have weaknesses that may prevent some IMO Member States from adoption of the regulations on the Maritime Safety Committee (MSC) level.The paper presents some of the weaknesses that are the most important from the Author’s point of view.Awareness of the weaknesses may facilitate the future work of the Sub–committee and its working groups.
其他摘要：Kebijakan–kebijakan yang tidak sejalan dengan Otonomi Khusus berdasarkan Undang–undang Nomor 21 tahun 2001 masih terus berlangsung di tanah Papua,pemberdayaan masyarakat masih sangat terbatas,sementara dialog budaya,restrukturisasi format–format kebijakan tidak kunjung dilakukan sehingga tujuan untuk membangun Papua Baru yang lebih adil,lebih bermartabat dan lebih sejahtera belum dapat diwujudkan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejumlah unsur budaya kelompok–kelompok etnis yang berperan dalam kepemimpinan birokrasi pada Pemerintah Daerah Provinsi Papua.Metode Kualitatif yaitu interaksionis simbolik menggunakan perspektif fenomenologis digunakan untuk memahami penelitian ini.Dipilih 10 orang informan kunci dari tokoh–tokoh Papua yang terdiri dari 4 (empat) orang birokrat senior,2 (dua) orang peneliti dan 4 (empat) orang intelektual.Bersama informan kunci tersebut dikaji pendapat,pengalaman mereka.Selain itu observasi dan pengalaman pribadi peneliti dalam birokrasi pemerintah dan studi kepustakaan memperkaya penelitian ini.Hasil penelitian ini memberikan kontribusi pada teori Peningkatan Kapasitas Birokrasi Pemerintah.Proposisi yang dihasilkan yaitu 1.”Semakin peduli terhadap kelompok etnis di Papua dan memahami budayanya,maka kebersamaan dan kesatuan dapat diwujudkan”.2.”Semakin kuat peran pemimpin tradisional kedalam kepemimpinan formal,maka pelaksanaan tugas menjadi tidak efektif dan efisien”.3.Semakin pemimpin tidak memahami tugas dan tidak memahami budaya kelompok etnis dilingkungannya,maka muncul perilaku menyimpang dan manajemen organisasi tidak berjalan baik”.4.”Jika pemimpin mentaati peraturan,norma–norma organisasi,memperhatikan budaya kelompok masyarakat,maka tata kelola manajemen organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien”.
