摘要：Tanah ulayat sebagai sumber ekonomi dan juga identitas persekutuan perlu diberdayakan dan dilindungi. Penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan investasi serta mencari akar konfliknya di Sumatera Barat. Tehnik pendekatan yang digunakan adalah gabungan antara yuridis normatif dengan yuridis empiris. Hasil penelitian menemukan terjadinya dissinkronisasi horizontal dan vertikal dalam pengaturan tanah ulayat. Aturan yang disahkan oleh DPRD dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat juga tidak sejalan dengan aturan adat dan kebiasaan masyarakat hukum adat. Aturan tersebut juga jauh dari suatu aturan yang ideal dan syariah (hukum Islam), sementara akar konflik dipicu oleh ketimpangan norma dan implementasi yang mengabaikan kontrak.
其他摘要：The Communal Right to Land (Hak Ulayat), both as the economic source and communal identity, should be empowered and be protected. This research studies the regulation of the utilization of Tanah Ulayat for the interest of investment and finds the root of its conflict in West Sumatera. The result of the research concludes that there is no both horizontal and vertical synchronization in regulating of Tanah Ulayat. The regulationsthat have been enacted by DPRD and governor of West Sumatera are not in line with the Adat and Custom of Adat Community. Those regulations are also far from an ideal regulation and Syariah (Islamic Law), while the root of the conflict is the inconsistence between the regulation ofTanah Ulayat and its implementation which ignore the contract.
