摘要：Problematika netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan selalu terjadi ketika makna netralitas belum memiliki standar dan kriteria yang jelas. Mengevaluasi perkembangan di lingkungan pemerintahan, makna netralitas seharusnya dapat lebih luas dan lebih fungsional ke arah hubungan hukum dalam konteks pelaksanaan hubungan dinas publik dalam bidang kepegawaian. Secara substansial, fokus UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara hanya menjadikan PNS sebagai obyek netralitas, terlepas dari dinamisasi kegiatan politik praktis yang sarat intervensi. Perlu digarisbawahi bahwa peran PNS dalam pemerintahan selalu berkorelasi dengan banyak pihak yang berkepentingan. Jika netralitas tidak diimbangi oleh kriteria dan standar pembatasan, maka sangat dimungkinkan asas netralitas hanya menjadi slogan yang minim implementasi.
其他摘要：Problems of neutrality of civil servants will always occur when the meaning of neutrality does not have clear standards and criteria. In order to evaluate governance, the meaning of neutrality should be broader and more functional towards the legal relationship in the context of public official relation in the field of civil servants law. Substantially, the focus of Law Number 5 Year 2014 concerning Civil State Apparatus just make civil servants as an object of neutrality, regardless of the dynamic activity of practical politic intervention. It should be underlined that the role of civil servants in government always correlate with many interested parties. If neutrality is not matched by standard criteria and restrictions, it is very possible neutrality principle only be a slogan with minimum implementation.
