摘要：Tumpang tindih ijin lahan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan mengakibatkan tanah ulayat milik masyarakat adat diambil tanpa memperhatikan hak-hak penduduk setempat. Dalam penerbitan ijin, banyak hak ulayat masyarakat adat yang dirugikan. Karena dalam pelaksanaannya negara belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat, karena dalam kasus sengketa dan konflik tanah adat/ulayat, masyarakat adat masih berada dalam posisi lemah terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. Perlu adanya Perda di Kabupaten Pelalawan yang mengatur perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat, sehingga sengketa dan konflik tanah adat/ulayat di Kabupaten Pelalawan dapat diminimalisir.
其他摘要：Overlap the land permit granted by the Government of Pelalawan result of indigenous people communal land taken without regard to the rights of the local population. In issuing licenses, many customary rights of indigenous peoples are disadvantaged. Because in practice the country has not fully provide legal protec?tion of the rights of indigenous peoples, as in the case of customary land disputes and conflicts/communal, indigenous peoples still in a weak position associated with the policies issued by the state. Need for Local Regulation in Pelalawan governing the legal protection of the rights of indigenous peoples, so that indig?enous land disputes and conflicts/customary in Pelalawan can be minimized.
