摘要：Undang Undang Badan Usaha Milik Negara No 13 Tahun 2003 memberikan kewajiban bagi Perusahaan BUMN untuk memperhatikan persoalan social melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Sedangkan dalam Undang Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 mengamanatkan bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas untuk melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingku?ngan atau sering disebut dengan Corporate Social Responsibilty (CSR). Sedangkan kedua program terse?but secara praktis bentuknya sama, sehingga memberikan beban ganda bagi BUMN untuk melaksanakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan dan pelaporan PKBL dan CSR dari BUMN yang keduanya diatur dalam rejim hukum yang berbeda. Penelitian ini dilakukan secara normative dengan mengkaji berbagai aturan dan dokumen hukum serta dilakukan secara empiris dengan mengakaji berbagai pelaksanaan PKBL dan CSR oleh BUMN. Temuan dari penelitian ini menunjukan bahwa BUMN wajib mela?kukan PKBL jika ada keuntungan, sedangkan BUMN yang bergerak dibidang dan atau terkait dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR bersumber dari anggaran. Kedua program tersebut dilaksanakan dalam bentuk yang hamper sama yaitu memberikan bantuan social dan usaha ekonomi masyarakat. Mekanisme pelaporan CSR hanya dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Sedangkan tujuan pelaporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, aktivitas dan laporan arus kas serta catatan bagi pengguna dalam pengambilan keputusan.
其他摘要：Act number 13 of 2003 on State Owned Enterprise obligate State Owned Enterprise to pay attention on social issues through Partnership and Community Development Program (PKBL). Meanwhile Act number 40 of 2007 on the Limited Liability Company instruct Limited Liability Company to implement Social and Environmental Responsibility which often called as Corporate Social Responsibility (CSR). These two programs are practically have almost the same form, thus assign a double burden for SOEs on its implementation. This study aims are to find out the mechanism of implementation and reporting of PKBL and CSR from SOEs which are both regulated in different legal regimes. This research is conducted normatively by reviewing various rules and legal documents and empirically by assessing various implementation of PKBL and CSR by SOEs. The result of this study indicate that SOEs must perform PKBL if they have profits, while SOEs related to natural resources industry have to implement CSR which obtained from company’s budget. Both programs are implemented in the same form in providing social assistance and community business. The CSR report is only reported in the Company’s annual report to be accounted in front of General Meeting of Shareholders. While the aims of Partnership and Commu?nity Development Program financial reporting is to provide information on fi?nancial position, activity and cash flow statement and records, for stakeholder’s decision making.
关键词：Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;Corporate Social Responsibility;Badan Usaha Milik Negara
其他关键词：Partnership and Community Development Program;Corporate Social Responsibility;State-Owned Enterprises
