摘要：Penanggulangan penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) di perairan Provinsi Aceh belum terlaksana secara optimal sesuai ketentuan Undang?undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah daerah terkait penanggulangan illegal fishing di perairan Provinsi Aceh. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan penangkapan ikan secara ilegal dengan mengeluarkan peraturan Bupati/Walikota, Peraturan Daerah Kabupaten terkait masalah perikanan, dan melakukan pengawasan secara berkala dengan melibatkan atau berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti TNI AL, Dinas Kelautan, dan Panglima Laot. Walaupun demikian masih dibutuhkan pengaturan khusus yang mengatur tentang illegal fishing, terutama yang dilakukan oleh kapal nelayan asing. Peraturan yang ada saat ini hanya dapat menjangkau illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan lokal yang berkaitan dengan alat tangkap ilegal dan izin penangkapan ikan.
其他摘要：Countermeasure against illegal fishing in Aceh water territory has not yet run effectively as expected in accordance with the Law Number 45 of 2009 on Fisheries. This research aims to identify the policies of the local government relating to the countermeasure of illegal missing the mentioned territory. Data were collected through library research on reliable sources such as books, journals and other scholary works. In addition, field works foe collecting primary data have also been conducted through interview with relevant informen and respondents. It is found that the local government has shown necessary efforts in preventing and combating illegal fishing by issuing regulation concerning fishery issues and making coordination with relevant parties the Navy, Office of Maritime Affairs and Panglima Laot. Nevertheless, more efforts are needed including the issuance of the more specific regulation on illegal fishing which can address the case of illegal fissing by foreign fishing vessels. This is important since the existing regulation can only deal with the case of illegal fishing carried out by local fishermen with regards to illegal fishing gear and fishing permits.
关键词：Perikanan;Penanggulangan;Penangkapan Ikan Ilegal
