摘要：Sebagai lembaga negara yang lahir dari hasil perubahan UUD 1945, DPD mempunyai kewenangan legislasi dan pengawasan seperti pada umumnya lembaga legislatif. Ada dua hal penting berkaitan dengan DPD, yaitu ; pertama kewenangan DPD di bidang legislasi dan pengawasan yang tertuang dalam UUD RI 1945 dan kedua kedudukan DPD disandingkan dengan DPR. Mencermati peran DPD dan DPR dalam UUD Negara RI 1945 yang terurai di atas menunjukkan bahwa DPD hanyalah lembaga pelengkap. Sedang kekuasaan legislasi, pengawasan dan anggaran sesungguhnya ada pada DPR. Ketentuan yang termuat dalam UUD Negara RI 1945 menunjukan ketidaksetaraan dan ketidakseimbangan antara DPR dan DPD. Walau konstruksi dalam UUD Negara RI 1945 tidak memberikan kedudukan dan peran yang setara dan berkeseimbangan bukan berarti DPD tidak dapat berperan sama sekali dalam proses bernegara. Sebaiknya DPD tetap menjalankan fungsi yang ada padanya secara optimal. Baik di bidang penyusunan undang-undang, pengawasan, maupun rancangan APBN. Lebih lebih dalam hal DPD mestinya membangun hubungan yang optimal dengan masyarakat di daerah. Dalam hal ini DPD lebih luwes, mengingat keberadaannya di DPD tidak mewakili partai politik, sehingga dapat melakukan “dengar pendapat” dengan berbagai kalangan di masyarakat.
其他摘要：As a state institution that was born from the amendment of the Constitution 1945, Regional Representative Council (hereafter: Council) has authority and supervision functions of such legislation in general. There are two important issues related to the council. First, the Council has the authority and supervision functions which are stated in constitution. Second, the Council has an equal position with the Parliament. By looking at the role of the Council and the Parliament stated in constitution, it can be seen that the Council is merely a complimentary institution. On the other hand, the institution which has the real legislation, supervision and budgeting functions is the Parliament. The provision contained in the constitution indicates inequality and imbalance between the Council and the Parliament, it does not mean that the Council has no role in the process of state. The Council should continue to run its legislation, supervision and budgeting functions optimally. Futhermore the Council should establish optimal relation with local communities. In this case, the Council is more flexible since its presence does not represent any political parties. Therefore the Council may have “public hearing” with various groups in society.
