摘要：Pasca bencana alam tsunami Aceh, permasalahan hukum di bidang pertanahan diatur dengan Perpu No 2/2007, yang salah satu item pengaturannya adalah tentang tanah yang tidak ada dan/atau tidak diketahui pemiliknya dan ahli warisnya. Tanah tersebut menjadi harta agama yang diurus oleh Baitul Mal dengan penetapan Mahkamah Syar’iyah. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dan normatif sosiologis. Dari penelitian lapangan ditemukan bahwa Pemerintah tidak memiliki data mengenai tanah yang tidak ada ahli warisnya. Hal tersebut diketahui dari Putusan Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh yang mengungkapkan bahwa kenyataan itu berawal dari adanya pembangunan drainase dimana panitia pengadaan tanah tidak tahu kemana harus menyerahkan dana pembebasan tanahnya.
其他摘要：Post-tsunami disaster in Aceh, legal issues on land are regulated by the Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2007, which regulates among others on land that does not exist and/or unknown its owners and their heirs. The land is being taken care as a religious treasure by Baitul Mal with an order the Syar’iyah Court. This study applies juridical normative and sociological normative methods. From the field research it was found that the Government did not have data of lands with unknown owners and their heirs. It was known from decision of the Syar’iyah Court of Banda Aceh which revealed that the fact was originated from the construction of the drainage where the land procurement committee did not know where to hand over the land acquisition fund.
