摘要：Dilematika pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam pada era reformasi dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan pembagian kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah (pusat/sentralisasi),Pemerintahan Daerah (desentralisasi),telah mewarnai tata kelola pemerintahan paska amademen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Tulisan ini berkehendak mengurai beberapa persoalan krusial terkait pelaksanaan kewenangan pemerintahan (pertanahan,kehutanan,pertambangan,dan perpajakan) yang semula merupakan kewenangan Pemerintah (Pusat),kemudian sebagian dilaksanakan,didesentralisasikan kepada pemerintah Provinsi,Kabupaten/Kota,beserta permasalahan yang timbul sebagai ikutannya.Hasil analisis/kajian menunjukan,bahwa pelaksanaan kewenangan di bidang pengelolaan sumber daya agraria/alam terjadi “slenco” alias tidak sinkron,bahkan belum optimal dan menyeluruh,serta mengakibatkan degradasi/penurunan kualitas lingkungan,tumpang tindih (overlapping) penanganan pelayanan,dll.Oleh karena itu,untuk menjaga agar regulasi pengelolaan sumber daya Agraria/Alam senafas dengan konstitusi,diperlukan terobosan “break law” oleh hakim MK melalui sarana judicial review.
其他摘要：The management of natural/agrarian resources in the reformation era influence the governance of the government after Amendment of the 1945 Constitution.The article is aimed at analyzing the crusial problems related to the right of the central government on managing (the land,forestry,mining,and taxation) problems.Yet,at present,those duties are implemented by the provincial and regional governments.The result of the analysis showed that the implementation caused the decrease of the environmental quality,overlapping of services and so forth.Therefore,to make the regulations accord with the constitution,the break law by the judges of the constitutional court was badly required.
关键词：Dilematika regulasi dan implementasi;tata kelola sumber daya agraria/alam;era reformasi.
