摘要：Politik hukum sangat menarik untuk dikaji karena politik hukum membahas mengenai bagaimana perubahan yang harus dilakukan dalam hukum yang berlaku agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,membahas proses pembentukan iusconstituendum dari iusconstitutum dalam menghadapi perubahan kehidupan masyarakat,serta produk perubahan hukum yang dihasilkan yang menetapkan kerangka dan arah perkembangan hukum.Adapun yang dikaji dalam artikel ini meliputi (1) Bagaimana sejarah perkembangan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?,dan (2) Bagaimana kajian politik hukum terhadap undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia? Sejarah perkembangan undang-undang tindak pidana korupsi diawali dengan latar belakang lahirnya peraturan pengauasa militerpada 9 April 1957. Di masa reformasi sebagai pengganti dari undang-undang masa orde baru muncul Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang kemudian mengalami penyempurnaan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.Kajian politik Hukum undang-undang pemberantasan koruspi dilihat dari segi filosofis,pragmatik dan sosiologis.Untuk memberikan analisa politik hukum ini penulis mencoba memberi masukan tentang undangundang terakhir yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dengan melihat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu mengenai aturan tentang masalah kualifikasi delik,tidak adanya pedoman pelaksanaan pidana minimal khusus,tidak adanya ketentuan khusus mengenai pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi,tidak adanya ketentuan khusus yang merumuskan pengertian dari istilah pemufakatan jahat,Aturan peralihan dalam Pasal 43 A Undang-Undang No.20 Tahun 2001 yang dinilai berlebihan,formulasi Pidana Mati yang hanya berlaku untuk satu pasal yakni Pasal 2 ayat (1) serta tentang Recidive.
其他摘要：Political law is very interesting to be learnt because of the political law describes how the changes to be made in the applicable law in order to meet the needs of the community,to discuss the process off ormation of is constitutumius constituendumin the
