摘要：Badan atau Pejabat pemerintahan mempunyai wewenang yang luas dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Dengan wewenang yang luas ini cenderung untuk disalahgunakan,sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakadilan di pihak masyarakat maupun aparatur pemerintah ditingkat bawahnya,oleh karena itu harus ada lembaga lain yang mengontrolnya. Berdasarkan teori trias politika,lembaga eksekutif secara politis dikontrol oleh lembaga legislatif dan secara yuridis dikontrol oleh lembaga yudikatif,karena badan atau pejabat pemerintahan menjalankan fungsi eksekutif,maka lembaga yudikatif yang mengontrol secara yuridis adalah Peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan TUN). Kontrol yuridis oleh Peradilan TUN saat ini sangat sumir,karena dibatasi oleh undang-undang tentang Peradilan TUN yang sudah direvisi dua kali (Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang kemudian direvisi oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan UndangUndang No. 51 Tahun 2009). Pengujian PTUN hanya terbatas pada pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam arti sempit. Dapat dikatakan bahwa undang-undang tentang Peradilan TUN tersebut secara filosofis bertentangan dengan tujuan dibentuknya lembaga Peradilan TUN,yaitu menyelesaikan sengketa administrasi dalam arti luas. Oleh karenanya berdasarkan pemikiran yang futuristik perlu ditelaah lebih lanjut kewenangan abolut Peradilan TUN dalam melakukan kontrol atau pengujian terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan badan atau pejabat pemerintahan. Semua ini tiada lain bertujuan untuk mereposisi kembali hakikat penegakan hukum administrasi negara oleh Peradilan TUN dan menyederhanakan semua penyelesaian sengketa administrasi negara berdasarkan prinsip efektifitas dan efisiensi.
其他摘要：Agency or government officials have broad authority in implementing government affairs. Broad authority was likely to be abused,causing loss and injustice in the society as well as lower level government officials,therefore there must be other institution
关键词：Perbuatan Melanggar hukum;Pejabat Pemerintah;Pengadilan Tata Usaha Negara
其他关键词：Deeds Against the Law;Government Officials;Administrative Court
