摘要：Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Tukar menukar kawasan hutan dilakukan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen, penempatan korban bencana alam, kepentingan umum, termasuk sarana penunjang, menghilangkan enclave dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan; memperbaiki batas kawasan hutan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana mekanisme tukar menukar kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani dengan tanah negara bebas (GG) Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk Relokasi warga Desa Timbangsari yang terkena bencana alam tahun 1993 di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan, dan 2) kendala yang dihadapi serta upaya apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan tukar menukar kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani dengan tanah negara bebas (GG) Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk Relokasi warga Desa Timbangsari yang terkena bencana alam tahun 1993 di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif analitis. Metode pendekatannya yuridis empiris. Sumber data berasal dari data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan data sekunder diperoleh dari data monografi Kabupaten Pekalongan dan Kecamatan Lebakbarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tukar menukar kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani dengan tanah negara bebas (GG) Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk Relokasi warga Desa Timbangsari yang terkena bencana alam tahun 1993 di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan sudah dilaksanakan dengan tuntas atau clear and clean. Kendala tersebut bisa terjadi karena proses perijinan membutuhkan waktu yang sangat lama. Upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi dilakukan oleh Perum Perhutani adalah dengan menggunakan upaya normatif yakni memberikan koordinasi kepada para pihak terhadap proses prosedural aturan yang ditempuh. Upaya yang dilakukan Perum Perhutani tersebut ternyata efektif karena upaya normatif itu memang bisa dilakukan para pihak yang berkepentingan. Penulis dapat menyimpulkan bahwa mekanisme tukar menukar sudah dilaksanakan sesuai prosedural namun ada yang tidak runtut yaitu belum ada persetujuan ditunjuknya lahan penukar tetapi warga desa Timbangsari sudah direlokasikan. Dan penulis pun menyarankan Pemerintah harus dengan sigap untuk menangani proses ijin mengenai Tukar Menukar Kawasan Hutan karena berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat yang terkena bencana alam walaupun bencana alam merupakan kejadian yang tidak terduga.
其他摘要：Changes in forest areas is not a change in forest area forest. production forest. Exchange of forests for development carried out by the permanent forestry activities placement victims of natural disasters, public interest, including the supporting infras
