摘要：Artikel ini membahas masalah pengelolaan keuangan desa terpadu yang harus di_x005f?laksanakan oleh pemerintah desa untuk menghindari terjadinya korupsi. Hal terse?but penting untuk memahami permasalahan pengelolaan keuangan desa yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian yang bersifat yuridis-normatif dengan mengambil contoh kasus korupsi pengelolaan dana desa di Simalungun, Mojokerto, Magetan, dan Ciamis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuangan desa adalah termasuk keuangan negara. Pasal 93 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menentu?kan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban harus dilakukan dalam mengelola keuangan desa terpadu. Pengelolaan keuangan desa terpadu menurut Kerugian keuangan negara yang terjadi di empat desa terse?but merupakan kesalahan pengelolaan keuangan negara. Asas pengelolaan keuan?gan desa yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif harus diterapkan oleh pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan negara. Risiko keuangan desa yang diprediksikan oleh BPKP berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan negara. Prediksi tersebut seharusnya ditindaklanjuti dengan memperketat sistem pengawasan kepada kepala desa serta perangkatnya dalam mengelola keuangan desa, kerja sama beberapa kementerian diantaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Desa dan Transmigrasi, Kemente?rian Dalam Negeri, dan perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian keuan?gan negara.
其他摘要：This article discusses the problem of integrated village financial management that must be carried out by the village government to avoid corruption. This is important to understand the problems of village financial management that occur. The research
