出版社：Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM)
摘要：Pasang-surut hubungan antara pemerintah dan media, telah menjadi topik berbagai penelitian selama beberapa dekade. Secara historis, hubungan antara kedua belah pihak diwarnai relasi kuasa yang tidak seimbang. Reformasi dan perkembangan teknologi komunikasi digital memberikan harapan akan kebebasan pers dalam memproduksi maupun mendistribusikan informasi kepada masyarakat yang terbebas dari campur tangan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan gambaran relasi antara media siber dan narasumber utama, terutama aparat pemerintah dalam peliputan isu-isu keberagaman. Penelitian ini didasari penelitian yang dilakukan dengan perspektif teori normatif, menerapkan metode studi kasus selama 2 (dua) tahun, diawali analisis isi terhadap 200 (dua ratus) artikel mengenai keberagaman di dalam media siber, dilanjutkan dengan diskusi dengan 30 (tiga puluh) jurnalis media siber, 15 jurnalis di Jakarta, dan 15 di Medan. Pada tahun kedua, dilakukan survey elektronik kepada jurnalis media siber. Hasil penelitian memperlihatkan, bahwa dalam memberitakan isu keberagaman, media siber justru menjadikan aparat pemerintah sebagai narasumber primer. Hal ini memperlihatkan dinamika relasi media siber dan aparat pemerintah saat ini dalam hal pemberitaan isu keberagaman ditandai dengan kedekatan yang dahulu dibingkai dalam relasi kuasa, pada saat ini dalam relasi kepentingan yang mendesak, akurasi, dan pengelolaan risiko. Substansi penelitian ini memberi masukan bagi jurnalis agar lebih bijak dalam menyikapi kemajuan teknologi di berbagai bidang, khususnya media siber.
其他摘要：The up and down of relations between the government and the media have been the topic of various studies for decades. Historically, relations between the two parties were characterized by unequal power relations. Reform and development of digital commun
