摘要：Kondisi Pasar Kerja di Provinsi Bali : Implementasi Undang-Undang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi pelaporan perusahaan tentang kesempatan kerja yang ada sesuai dengan UU RI No 7 tahun 1981, untuk menganalisis tingkat perkembangan data pencari kerja di Dinas Tenaga Kerja yang melaporkan dirinya sedang mencari kerja di Provinsi Bali dan untuk mengkaji tingkat perkembangan pencari kerja yang dapat ditempatkan oleh Dinas Tenaga Kerja sebagai perantara di pasar kerja di Provinsi Bali. Penelitian ini dilakukan di seluruh dinas tenaga kerja yang ada di Provinsi Bali (9 kabupaten/kota). Selain itu juga diteliti perusahaan sebanyak 100 perusahaan dan 100 pekerja/pencari kerja di seluruh kabupaten/kota. Hasil penelitian menunjukkan :1) Tidak seluruh responden perusahaan yang ada melaporkan kondisi ketenagakerjaan mereka ke Disnaker secara berkala; 2) tingkat perkembangan pencari kerja menurut kabupaten/kota dilihat dari jumlah pencari kartu kuning kondisinya berfluktuasi; 3) pencari kerja yang dapat disalurkan oleh Disnaker dilakukan melalui kegiatan job fair. Beberapa saran yang dapat diajukan antara lain kegiatan monitoring ini dapat dilakukan secara lebih intensif maupun secara ekstensif ke perusahaan-perusahaan sehingga dapat meningkatkan kesadaran untuk melapor. Disnaker dapat mewajibkan perusahaan yang akan mencari tenaga kerja baru untuk mensyaratkan kartu kuning dalam lamaran pencari kerja. Program mendesiminasi informasi melalui KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) tentang wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan dapat dilakukan dengan lebih efektif terhadap perusahaan-perusahaan yang lebih muda tahun berdirinya, sehingga KAP (Knowledge, Attitude, dan Practice) mereka akan dapat ditingkatkan. Disnaker dapat bekerja sama dengan lembaga atau badan pemberi ijin usaha untuk mendesiminasi UU wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.
其他摘要：Work Market Condition in Bali Province: The Implementation of Law of Employment Act in Company. This study aims to analyze the company’s reporting conditions on existing employment opportunities in accordance with Law No. 7 of 1981, to analyze the level of development of job seeker data in Dinas Tenaga Kerja (Departement of Labor) who reported that he was looking for work in the Province of Bali and to assess the level of job seeker development can be placed by the Departement of Labor as an intermediary in the labor market in Bali Province. This research was conducted in all labor departement in Bali Province (9 districts / cities). In addition, 100 companies and 100 workers/job seekers in all districts/cities were surveyed. The results showed: 1) Not all respondents of the company reported their labor conditions to the Departement of Labor periodically; 2) the rate of job seeker development by district/city fluctuate; 3) job fair activities is a way of distributed job seekers by Bali Province Labor Department. Some suggestions that can be proposed include monitoring activities can be done more intensively or extensively to companies so as to raise awareness to report. It may require companies that will seek a new workforce to require a yellow card in the job seeker application. Programs disseminate information through CIE (Communication, Information, and Education) on mandatory reporting of employment firms can be done more effectively, so their KAP (Knowledge, Attitude and Practice) will be improved. Cooperation is needed between Labor Department and the agency or business to eliminate the labor inspection law in the company.
关键词：UU wajib lapor;pengangguran friksional;kesempatan kerja
