摘要：Ketidaksesuaian dokumen administrasi dan fisik bangunan antara yang tercantum dalam penawaran dengan kenyataan yang diterima konsumen sering menjadi permasalahan pada bisnis perumahan. Rumah yang menjadi obyek perjanjian seharusnya telah memenuhi aspek legal yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui syarat sahnya suatu perumahan untuk dapat dijadikan obyek perjanjian dan perspektif UU No. 1 Tahun 2011 terhadap perlindungan hak konsumen dalam jual beli perumahan. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan memakai pendekakan Undang-Undang dan pendekatan konsep dengan meneliti bahanbahan hukum primer yang dianalisis secara deskritif kualitatif. Dari hasil penelitian, syarat sahnya suatu perumahan untuk dapat dijadikan obyek dalam perjanjian pendahuluan apabila sudah memenuhi beberapa syarat sesuai dengan pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan dapat dijadikan obyek dalam perjanjian jual beli apabila memenuhi syarat sesuai dengan yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995 tanggal 23 Juni 1995 Tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah. Dari perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman belum secara nyata dapat melindungi hak-hak konsumen sehingga merugikan masyarakat selaku konsumen.
其他摘要：A mismatch between the administrative documents or the physical characteristics of a property offered in a contract and the actual conditions received by the client becomes an important problem in a property business. The property, which is the object of an agreement, should be in line with the legal aspects required by the legislation. The purpose of this study is to understand the legal condition of registering a property as the object of an agreement, by using consumer protection law in relation to property sales (i.e., Legislative Decree number 1 of 2011) as the perspectives. This study used normative legal framework based on Law and concept approaches as its research method. Several primary laws were collected and analyzed by a qualitative descriptive method. This study found that a property could be included as the object of an agreement if it fulfills the terms and conditions written in the Article 42 Clause 1 of Legislative Decree number 1 of 2011 on Real Estate and Residential Areas. Furthermore, a property can be an object of sales agreement if they meet several criteria written in the State Minister of Community Estate Decree’s number 09/KPTS/M/1995, with the date of issuance on 23 June 1995, about the sale and purchase of a property. It can be argued that the Legislative Decree number 1 of 2011 on Real Estate and Residential Areas might not offer a comprehensive protection to the consumer rights, and subsequently inflict physical and mental harm to the consumers.
