摘要：Pemanfaatan media Sosial oleh pemerintah daerah perlu dikuatkan di era tata kelola pemerintahan berbasis digital. Salah satu aspek penting adalah penguatan ketrampilan birokat menuliskan pesan dalam media sosial yang bersifat soft message, sehingga menarik untuk publik. Karakter birokrasi terbiasa formal, kaku, terbiasa dengan bentuk kalimat perintah, dan struktural. Sebaliknya media sosial memiliki karakter egaliter, persuasif, provokatif. Dua hal yang berbeda karakter ini dituntut menyatu di era industri 4.0. Solusi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik di era 4.0 adalah meningkatkan ketrampilan pemerintah beradaptasi dengan karakter media sosial. Oleh karena itu PKM ini merancang penyuluhan kepada OPD di Kota Magelang supaya memanfaatkan media sosial dengan optimal untuk kebijakan penanggullangan kemiskinan. Metode PKM menggunakan prinsip transfer pengetahuan dan ketrampilan dari tim PKM kepada aparatur pemerintah kota Magelang. Metode dilakukan memenuhi aspek KAP (kognitif, dafektif, psikomotorik), dengan bentuk (a) diseminasi informasi; (b) Pelatihan; (c) Pendampingan; (d) Monitoring dan evaluasi. Hasilnya aparatur pemerintah kota mendapatkan pengetahuan tentang: (a) prinsip-prinsip budaya mendengar melalui posting isu kemiskinan di media sosial; (b) prinsip-prinsip budaya melayani dalam menanggapi komentar masyarakat dan menyelesaikan permasalahan masyarakat, terutama atas suara dari kelompok rentan yang cenderung voiceless. Kegiatan ini melembagakan model “New media governance”, yaitu pemanfaatan media sosial untuk mendukung implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan berdasarkan asas kemitraan, pemberdayaan masyarakat, evidence based, integratif, dan keberlanjutan.
关键词：new media; digital governance; poverty eradication.
