摘要：Dengan munculnya UU No .22 tahun 1999 yang mengatur perlimpahan
wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
serta UUNo.25 tahun 1999 yang mengatur pierimbangan keuangan antara pusat
dan daerah khususnya di Kabupaten //kota di Jawa Timur dengan
menggembangkan sumber daya lokal dan mengurangi ketergantungan dari pusat
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemandirian daerah Kabupaten/ Kota
di Jatim Analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu analisa yang
sifatnya menjelaskan secara uraian atau dalam bentuk kalimat-kalimat dan analisa
kuantitatif yaitu analisa dengan menggunakan rumus-rumus dan analisa pasti.
Analisa kuantitatif meliputi analisa derajat desentralisasi fiskal untu mengetahui
tingkat kemandirian daerah dan potensi ekonomi sektoral di Kabupaten /Kota di
Jawa Timur sehingga dapat mengetahui tingkat kemandirian fiskal dan potensi
Ekonomi daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan mengethui pola
hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah di kabupaten
/Kota di Jawa Timur serta formula kebijakan yang tepat untuk pengembangan
ekonomi ke depan.
其他摘要：With the advent of Law No .22 years 1999 set an authority and
responsibility from central government to local government and UUNo.25 1999
governing financial between the center and regions, especially in the District
city in East Java n local resources and reduce dependence of the center.
This study aims to determine the independence of the Regency / City in
East Java analysis used is qualitative analysis, the analysis that are explained in
the description or in the form of sentences
This study aims to determine the independence of the Regency / City in East
Java analysis used is qualitative analysis, the analysis that are explained in the
description or in the form of sentences and quantitative analysis, namely analysis
using formulas and definite analysis. Quantitative analysis includes the analysis
of the degree of fiscal decentralization determine the level of independence of
regional and sectoral economic potential in the District East Java so that it can
determine the level of fiscal independence and economic potential of the region.
Results are expected to be used i pattern of the relationship between the central
government and the government in the district / city in East Java as well as the
formula right policy for future economic development.
From this research it is known that the city of Surabaya has a degree of
fiscal autonomy for PAD at 48% of revenue while the region Gresik on the degree
of fiscal autonomy degree Enough and Sidoarjo district in degrees, please. There
are 32 regions in the East dijawa degree of fiscal independence of each very less
independent, meaning of Balance Funds as well as from centers of poropinsi.
