首页    期刊浏览 2024年11月27日 星期三
登录注册

文章基本信息

  • 标题:POLITIK HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YANG MENYIMPANGI PASAL 105 (a) K.H.I TENTANG HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ DALAM KASUS PERCERAIAN MARSHANDA VS BEN KASYAFANI
  • 本地全文:下载
  • 作者:Henny Tanuwidjaja Tan
  • 期刊名称:Refleksi Hukum
  • 印刷版ISSN:2541-4984
  • 电子版ISSN:2541-5417
  • 出版年度:2016
  • 卷号:9
  • 期号:2
  • 页码:219-228
  • DOI:10.24246/jrh.2015.v9.i2.p219-228
  • 出版社:Universitas Kristen Satya Wacana
  • 摘要:Hukum merupakan entitas sangat kompleks. Hukum mencakup bermacam realitas sosial dan terdiri dari banyak aspek serta dimensi. Perkembangan hukum berakar dari proses interaksi antar bebagai aspek dari masyarakat. Hukum ditetapkan oleh masyarakat dan bentuknya ditentukan oleh sifat khusus suatu masyarakat. Melalui artikel ini penulis membahas perspektif politik hukum Putusan Pengadilan Agama Jakarta dalam kasus perceraian antara Marshanda dan Ben Kasyafani yang pada dasarnya tidak sesuai dengan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Putusan tersebut hendaknya dipahami sebagai putusan berdasarkan kebijakan, ketimbang berdasarkan aturan hukum. Abstract Law is a very complex entity. It covers diverse social reality and consists of many aspects and dimensions. The development of law is rooted in the process of interactions among various aspects of the society. It is established by the society, and its shape is determined by the particular nature of the society. In this paper the author examines the legal political perspective of Jakarta Religious Court decision in divorce case between Marshanda and Ben Kasyafani that basically diverted from the provisions of Article 105 (a) of the Compilation of Islamic Law (KHI). The decision is understood as based on policy, rather than on legal rules.
  • 关键词:Politik Hukum; Putusan Pengadilan Agama; Perceraian
国家哲学社会科学文献中心版权所有