期刊名称：Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)
电子版ISSN：2622-3740
出版年度：2020
卷号：3
期号：1
页码：52-60
DOI：10.34007/jehss.v3i1.193
出版社：Mahesa Research Institute
摘要：Badan Nasional dibentuk untuk lebih mengintensifkan pemberantasan tindak pidana narkotika merupakan salah satu dari extra ordinary crime. Tindak pidana narkotika ternyata juga memberikan satu fakta bahwa untuk menjejakkan hasil penjualan narkotika maka uangnya dialihkan, diatas namakan, atau dibentuk sebuah korporasi lain sebagai kamuflase agar tidak terlacak oleh aparat kepolisian. Pada awalnya korporasi tidak dapat dipidana dengan berbagai alasan, namun belakangan korporasi dapat dipidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kriminal tindak pidana korporasi bagi rerusahaan yang terlibat dalam pencucian uang hasil penjualan narkotika serta hambatan dan solusi yang dilakukan oleh BNN propinsi Sumatera Utara dalam penanaganan kasus tindak pidana korporasi bagi perusahaan yang terlibat dalam pencucian uang hasil penjualan narkotika. Hasil dari pada penelitian ini menunjukkan kebijakan kriminal tindak pidana korporasi bagi perusahaan yang terlibat dalam pencucian uang hasil penjualan narkotika dengan adanya undang-undang pencucian uang yang sebelumnya tidak diatur secara tegas, antara lain bahwa subjek tindak pidana bagi korporasi bagi perusahaan. Hambatan yang yang dihadapi BNN Sumatera Utara adalah sulitnya mendapatkan informasi terkait dengan penelusuran mengenai objek hasil tindak pidana pencucian uang. Hambatan lain terkaiat penyitaan aset tersangka yang harus bekerjasama dengan pihak bank, sarana dan prasarana yang minim serta rendahnya profesionalitas penegak hukum.
