摘要：Negara mengakui dan menghormati Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan hak-hak asal usul dan tradisionalnya secara otonom. Dalam rangka pengakuan dan penghormatan tersebut, maka semenjak kemerdekaan Indonesia telah diberlakukan beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemerintahan Desa. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya juga membawa akibat hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa, diantaranya adalah restrukturisasi perangkat desa, penyusunan perencanaan pembangunan Desa dan akibat hukum lainnya. Penelitian ini berfokus pada implemetasi UU no.6 tahun 2014 khususnya penyusunan anggaran desa dan tertib administrasi desa sehingga bisa diketahui problematika yang dialami oleh pemerintah desa.
