摘要：Pemerintah Daerah mempunyai aset berupa tanah sebagai barang milik daerah. Status barang milik daerah adalah Hak Pakai atau Hak Pengelolaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016, barang milik daerah berupa tanah dipindahtangankan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga melalui jual beli. Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah melalui jual belii tidak sah disebabkan Pemerintah Daerah tidak mempunyai kewenangan untuk memindahtangankan barang milik daerah berupa tanah melalui jual beli kepada pihak ketiga. Barang milik daerah berupa tanah yang berstatus Hak Pakai atau Hak Pengelolaan tidak dapat dipindahtangankan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga melalui jual beli. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak ketiga untuk mendapatkan barang milik daerah berupa tanah berstatus Hak Pakai atau Hak Pengelolaan melalui pelepasan hak yaitu Pemerintah Daerah melepaskan barang milik daerah berupa tanah berstatus Hak Pakai atau Hak Pengelolaan untuk kepentingan pihak ketiga dengan pemberian ganti kerugian oleh pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah. Pelepasan hak barang milik daerah berupa tanah berstatus Hak Pakai atau Hak Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
其他摘要：The local government has land assets as the regional property. The status of goods belonging to the region is the Right to Use or the Management Rights. Based on Government Regulation No. 27 of 2014 juncto the regulation of Minister of Home Affairs No. 19
关键词：Tanah Aset Daerah;Hak Pakai;Hak Pengelolaan;pelepasan hak
其他关键词：The Regional Land Asset;Rights to Use;Management Rights;release of rights
