标题：ANALISIS HUKUM TATA NEGARA: SISTEM PENETAPAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PASAL 18 AYAT (4) UUD 1945
摘要：Pemerintahan keistimewaan pada suatu daerah pada dasarnya merujuk pada: (1) nilai historis； (2) nilai-nilai genekologis; (3) nilai sosial-budaya； selain juga nilai yuridis. Daerah Istimewa Yogyakarta； baik secara historis maupun yuridis memiliki legitimasi yang kuat sebagai daerah istimewa. Secara historis； Pertama； status keistimewaan Yogyakarta merupakan pilihan politik sadar yang diambil penguasa Yogyakarta； yakni Sultan HB IX dan Paku Alam VIII； dan bukan pemberian dari entitas politik nasional. Kedua； Yogyakarta memberikan rang wilayah dan penduduk yang kongkrit bagi Indonesia awal. Ketiga； Yogyakarta menjadi kekuatan penyelamat ketika Indonesia berada dalam situasi krisis untuk mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sedangkan secara yuridis yaitu Pertama； adanya konsistensi pada level yuridis yang mengakui keberadaan suatu daerah yang bersifat istimewa. Kedua； konsistensi pengakuan atas status keistimewaan sebuah daerah； tidak diikuti oleh pengaturan yang bersifat komprehensif mengenai substansi keistimewaan sebuah daerah. Keistimewaan DIY juga tercermin dalam mekanisme pengisian jabatan Gubernur Kepada Daerah dan Wakil Gubernur； dengan sistem pengangkatan/penetapan Sri Sultan dan Sri Pakualam secara langsung oleh Presiden. Secara konstitusional sistem penetapan Hamengku Buwono X dan Sri Pakualam； sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY tidaklah bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusionai) selama penetapan tersebut memperoleh legitimasi dari masyarakat (masyarakat menghendakinya).
关键词：Keistimewaan D1Y;Sistem Penelapan Gubernur Kepala Daerah DIY;Sistem Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan UUD 1945
