摘要：Pasca reformasi； cukup pesat perkembangan sistem hukum nasional terkait dengan pengembangan e-government； khususnya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik； UU No. 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik； UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik； UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dan UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Perkembangan tersebut memberi kewajiban badan publik ataupun administrasi pemerintahan untuk membangun sistem elektronik untuk penyampaian informasi publik； pelayanan publik； kearsipan； dan penetapan keputusan administratif secara elektronik. Namun；ternyata dinamika hukum tersebut masih belum secara holisitik memperlihatkan sistem keautentikan terhadap informasi publik dan dokumen publik itu sendiri. Penelitian klaster riset hukum telematika tahap ke-2 ini bertujuan memberikan kontribusi dalam reformasi hukum dan kebijakan guna memperjelas keautentikan informasi publik dan/atau dokumen publik dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Penelitian ini melakukan sinkronisasi dan harmonisasi hukum dan teknologi untuk melihat keautentikan tersebut sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dengan mempertemukan paradigma keautentikan secara hukum dan teknologi； ditemukan bahwa dokumen/akta autentik harus didukung dengan adanya sistem identifikasi (e-identification) dan sistem autentikasi (e-authentication system) yang akuntable sesuai derajat keterpercayaan (quality level of assurance) yang ditentukan. Hal tersebut lebih dikenal dengan istilah penyelenggaraan Layanan Keterpercayaan (trust services) yang mencakup pensertifikasian tanda tangan elektronik (e-signature)； cap elektronik (e-seal)； segel waktu (e-time-stamping)； layanan pengiriman dokumen eletronik tercatat (e-registered delivery services)； dan pengautentikasian situs (website authentication). Dengan melakukan perbandingan ke Belanda yang telah menyelenggarakan Government PKI dalam pelayanan keautentikannya dan juga mengikuti harmonisasi ketentuan regional Uni Eropa yang mengeluarkan Regulasi No.910/2014 tentang e-identification and trust services； penelitian ini akan memberikan keluaran berupa kerangka hukum dan kebijakan untuk kejelasankeautentikan dokumen publikelektronik yang sesuai dengan karakteristik perkembangan sistem hukum Indonesia.
其他摘要：Post-reform, quite rapid evolutions of the national legal system related to the development of e-government, especially law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transaction Law No. 14 of 2008 on Public Information, Law No. 25 of 2009 on Public S
关键词：dokumen publik;administrasi pemerintah;publik servis
