标题：PROBLEMATIKA PENINJAUAN KEMBALI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PASCA SEMA RI NO. 7 TAHUN 2014 (SUATU ANALISA YURIDIS DAN ASAS-ASAS DALAM HUKUM PERADILAN PIDANA)
摘要：Permasalahan upaya hukum luar biasa pada Peninjauan Kembali khususnya pada proses peradilan pidana di Indonesia Pasca Putusan judicial review Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PPU-XI/2013 dan SEMA RI No 7 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI sama-sama memiliki permasalahan yuridis dan bertentangan dengan asas-asas baik dalam lingkup sistem peradilan pidana dan asas ilmu perundang-undangan di Indonesia； asas tersebut meliputi asas ne bis in idem； asas peradilan cepat； sederhana dan biaya ringan； asas litis finiri oportet； dan sedangkan pada ilmu perundang-undangan asas lex superior derogate legi inferior. Dapat juga dikatakan bahwa judicial review Mahkamah Konstitusi berpotensi merusak pilar hukum karena jika menyatakan suatu ketentuan hukum hanya satu undang-undang saja； yang mana peraturan perundang-undangan yang 1 bertentangan dengan peraturan perundang-undang lainnya seperti contoh Putusan MK Nomor 34/PPU-XI/2013 pada Pasal 268 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum tetap tentang Peninjauan Kembali hanya dilakukan 1 kali saja； sedangkan pada Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung； kedua instrument hukum tersebut menyatakan bahwa pengajuan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 kali. Solusi agar tidak menimbulkan problematika adalah bahwa Mahkamah Agung tidak perlu menerbitkan SEMA RI No 7 Tahun 2014 tersebut； cukup menggunakan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung yang menyatakan Peninjauan kembali hanya 1 kali； selain itu perlu optimalisasi pembuktian dalam proses peradilan pidana oleh semua pihak.
其他摘要：Problems of extraordinary legal remedy on Reconsideration, especially in the criminal justice process in Indonesia following the Ruling of judicial review of the Constitutional Court Number 34 / PPU-XI / 2013 and SEMA Decree No. 7 of 2014 issued by the Su
