出版社：Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
摘要：This paper explores the causes of the prohibition of ethnic marriage in Minang Batipuh Ateh. This legal anthropological research uses a qualitative approach. Information and data are obtained by observation, interviews and literary studies. Informants were selected purposive and developed using the Snowball method. The analysis used an interactive model. The results showed that, the prohibition of tribal marriages in Minang Batipuh Ateh aims to restore the disturbed balance due to violations committed by a person and to maintain the existence of the culture and lineage of the Minang tribe based on matrilineal. Apart from that, the prohibition of inter-ethnic and ethnic marriages in Batipuh Ateh, because: 1) maintaining and preserving customary law; 2) limiting associations; 3) give birth to quality offspring; 4) does not interfere with children's psychology; 5) do not lose their customary rights, and 6) customary payment sanctions. Sanctions for violations of tribal marriages in Batipuh Ateh are: 1) the perpetrator was expelled from Nagari 2) the penalty imposed on Ninik-Mamak by paying a fine; 3) thrown away according to custom, or discarded saro, and 4) excluded from social interactions. Therefore, the permissibility of tribal marriages originating from different Nagari is a solution provided by traditional leaders, as an answer to the changing times, and accommodation to the view of Islamic marriage law, although with strict conditions, to maintain the existence of customary law.
其他摘要：Paper ini mengeksplorasi tentang penyebab larangan perkawinan sesuku di Minang Batipuh Ateh. Penelitian antropologi hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informasi dan data diperoleh dengan observasi, wawancara dan studi literer. Informan dipilih dengan purposive dan dikembangan dengan metode Snowball, Analisis menggunakan interaktif model. Hasil penelitian menunjukan, larangan perkawinan sesuku di Minang Batipuh Ateh bertujuan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang serta untuk mempertahankan eksistensi budaya dan garis keturunan suku Minang yang berbasis pada matrilineal. Selain itu, larangan perkawinan sesuku dan senagari di Batipuh Ateh, karena: 1) mempertahankan dan melestarikan hukum adat; 2) membatasi pergaulan; 3) melahirkan keturunan yang berkualitas; 4) tidak menggangu psikologi anak; 5) tidak kehilangan hak adat; dan 6) sanksi pembayaran adat. Sanksi bagi pelanggaran perkawinan sesuku di Batipuh Ateh yaitu: 1) pelaku dibuang puluih dari Nagari 2) hukuman yang dibebankan kepada Ninik-mamak dengan membayar denda; 3) dibuang sepanjang adat, atau buang saro; dan 4) dikucilkan dari pergaulan bermasyarakat. Oleh karena itu, kebolehan perkawinan sesuku dari nagari yang berbeda merupakan solusi yang diberikan oleh tokoh adat, sebagai jawaban atas perkembangan jaman, dan akomodasi terhadap pandangan hukum perkawinan Islam, meskipun dengan syarat yang ketat, untuk menjaga eksistensi hukum adat.
关键词：Customary Law ; Minangkabau; Marriage Same Tribe; Sanctions
