摘要：This analysis focuses on the paradiplomatic policies in Indonesia and Korea. The two countries have similar characteristics, namely as unitary state systems, and enacted regional autonomy in the same era, 1998s. This qualitative research aims to examine paradiplomatic types in both countries and why the policies are rationalized. The findings revealed that although both countries are unitary states, paradiplomatic activism runs in different types. Provinces and cities in Indonesia face many restrictions and limitations by national regulations, while regional governments in Korea have more discretions and authorities to practice paradiplomacy around the world. The research finding also portrayed several provinces in Indonesia instrumentalizing paradiplomacy as instruments to provide international recognitions related to self-determination, and this similar fact is not met in Korea. This paper argues that the different types of paradiplomatic policies in both countries are influenced by domestic political conditions and typically influenced by the presence or absence of regional movements.
其他摘要：Analisis ini berfokus pada kebijakan paradiplomatik di Indonesia dan Korea. Kedua negara memiliki kesamaan karakteristik yaitu sebagai negara kesatuan, dan diberlakukannya otonomi daerah pada era yang sama, 1998-an. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengkaji tipe paradiplomatik di kedua negara dan mengapa kebijakan tersebut dirasionalkan. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa meskipun kedua negara adalah negara kesatuan, aktivisme paradiplomatik berjalan dalam berbagai jenis. Provinsi dan kota di Indonesia menghadapi banyak batasan dan batasan oleh peraturan nasional, sementara pemerintah daerah di Korea memiliki lebih banyak keleluasaan dan kewenangan untuk mempraktikkan paradiplomasi di seluruh dunia. Temuan penelitian juga menggambarkan beberapa provinsi di Indonesia menggunakan paradiplomasi sebagai instrumen untuk memberikan pengakuan internasional terkait penentuan nasib sendiri, dan fakta serupa ini tidak ditemui di Korea. Makalah ini berpendapat bahwa perbedaan jenis kebijakan paradiplomatik di kedua negara dipengaruhi oleh kondisi politik dalam negeri dan biasanya dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya gerakan regional.
