摘要：Pengelolaan keuangan Negara sekaligus bersentuhan dengan pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah deerah. Kewenangan yang diberikan pada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya, kurang lebih secara mandiri dalam kenyataan justru membuka peluang penyelewengan anggaran bahkan korupsi. Kebocoran keuangan daerah yang tidak terkendali itu pada akhirnya mengakibatnya banyak program kerja daerah tidak terwujud. Kenyataan ini sekaligus memunculkan kebutuhan akan adanya pengawasan-pengendalian penggunaan keuangan di daerah oleh pemerintah pusat. Berkenaan dengan itu, penelitian yang dilakukan perihal persoalan di atas memunculkan rekomendasi perlu perluasan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tidak sekadar menunggu penyampaian laporan keuangan tiap satuan perangkat pemerintah, namun lebih dari itu turut mengawasi perancangan APBD sampai dengan realisasi dan pelaporannya.
其他摘要：State budget management is tightly related to how the existing state law regulates fiscal relationship between the central government and the regional-local governments. The authority granted to regional-local government to manage their own budgeting more or less autonomously in practice results in mismanagement, misuse of available financial resources and even corruption. Unfettered and unchecked financial leakage at the regional government level may and have resulted in failure to realize and implement projects much needed by society. In light of this situation, a justified need arise for state intervention to monitor-control planning and realization of regional-local government budget. The author proposed the expansion of the Audit Board of the Republic Indonesia’s authority. They should not passively wait for financial reports to be submitted but actively assist regional-local government in planning their own budget, monitor the spending and realization of it and lastly, provide assistance in drafting the final report.
关键词：Keuangan Negara;Kerugian Negara;Pemerintahan Daerah;Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
