出版社：Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (PPPM STIE)
摘要：Various problems regarding the distribution of revolving funds at the Ministry of Cooperatives and SMEs have prompted the government to transfer its management through LPDB-KUMKM (Revolving Fund Management Institution for Cooperatives and MSMEs) for the sake of financial accountability and professionalism. Several improvements have been made, among others, through collateral and service rates that have never been applied before. The service rate was applied first, with a value lower than the bank interest rate. This study examines the impact of collateral and service rates on the loan default rates. This study uses data of loan developments of LPDB-KUMKM partners from the beginning to 2018. The Logit Regression Model is used to support the analysis. This study's results indicate that collateral has a negative correlation with the growth in loan default rates. This study's results are expected to be taken into consideration by the government in regulating financing needs, especially regarding collateral and service rates, so that the accessibility of MSMEs to obtain financing from LPDB-KUMKM will increase.
其他摘要：Berbagai masalah penyaluran dana bergulir Kementerian Koperasi dan UKM mendorong pemerintah untuk mengalihkan pengelolaannya melalui LPDB-KUMKM demi terwujudnya akuntabilitas pembiayaan dan profesionalisme. Upaya perbaikan telah dil-akukan, antara lain, melalui penerapan agunan dan tarif layanan, yang sebelumnya hal tersebut tidak diberlakukan. Tarif layanan lebih dahulu diterapkan, namun nilainya lebih rendah dari pada suku bunga perbankan. Penelitian ini mengkaji pengaruh dari agunan dan tarif layanan terhadap tingkat gagal bayar pinjaman. Studi ini menggunakan data berupa perkembangan pinjaman mitra LPDB-KUMKM dari awal hingga tahun 2018. Model Regresi Logit digunakan untuk mendukung analisis. Hasil studi menunjukkan bahwa agunan memiliki korelasi negatif terhadap pertumbuhan tingkat gagal bayar pinjaman. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengatur persyaratan pembiayaan, terutama terkait alternatif agunan dan opsi tarif layanan, agar aksesibiltas pembiayaan UMKM kepada LPDB-KUMKM semakin meningkat.
