摘要：Sebagai solusi atas permasalahan sistim kontrak bagi hasil Cost Recovery,Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Peraturan baru ini dilatarbelakangi rendahnya angka dan lamanya waktu penemuan cadangan minyak dan gas bumi,disertai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor hulu minyak dan gas bumi yang terus menurun. Skema kontrak bagi hasil Gross Split juga menawarkan pemangkasan birokrasi dalam berinvestasi yang diharapkan mampu menarik minat para investor guna melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisa kaidah hukum terkait regulasi Gross Split dalam aspek peningkatan iklim investasi hulu minyak dan gas bumi dan menganalisa peran baru Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi sebagai lembaga yang ditunjuk negara untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap aktifitas Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam Kontrak Bagi Hasil.
其他摘要：As a solution to the problems of the Cost Recovery production sharing contract system,the Government of Indonesia through the Ministry of Energy and Mineral Resources issued Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Regulation Number 08 of 2017 concerning Gross Split Production Sharing Contracts. This new regulation is motivated by the low number and length of time of the discovery of oil and gas reserves,along with the Non-Tax State Revenue (PNBP) which continues to decline in the upstream oil and gas sector. The Gross Split profit sharing scheme also offers bureaucratic cuts in investment that are expected to attract investors to carry out exploration and exploitation in Indonesia. This study aims to analyze the legal rules related to Gross Split regulation in the aspect of improving the upstream investment climate of oil and gas and analyze the new role of the Special Oil and Gas Working Unit as an institution appointed by the state to control and supervise the activities of the PSC’s Company in Production Sharing Contract.
