摘要：This study discusses the problems of West Sumatra’s local governments in the practice and implementation of Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) tradition philosophy in the West Sumatra regional medium-term development plan in 2016-2021. The purpose is to organize the program and activities developed in the regional budget. This study analyzes the ABS-SBK tradition philosophy practice in West Sumatra government administration. This study uses a descriptive qualitative method;moreover,the data collection in this study uses semi-structured interviews related to the practice of ABS-SBK tradition philosophy. This study interviewed 14 informants consisting of customary stakeholders,religious leaders,bureaucrats,academics, women (bundokanduang),and community leaders. In determining the informants,this study uses a purposive sampling method conducted in Agam Regency and Limapuluh Kota Regency in West Sumatra Province. This study found that four factors influence the implementation and practice of the ABS-SBK tradition philosophy in the government level: 1) the absence of apparent ABS-SBK tradition philosophy substance values,2) the traditional transcendental and profane values of the traditional and sharia institution did not work very well in maintaining and preserving Minangkabau traditional values,3) the absence of individual consensus and commitment toward ABS-SBK philosophy,and 4) the poor and minimum ABS-SBK tradition philosophy implementation at the government level. People interpret and translate this philosophy according to their understanding since no specific guidelines govern their interaction. This fact is understandable and reasonable since it is part of their life. The same goes for the government level,the absence of the guidelines causes a poor and minimum effort in their development program using ABS-SBK tradition philosophy as the basic. It also leads to a consensus between customary and religious institutions. The government finds it challenging to translate this philosophy into their programs and activities development so that they cannot directly refer their programs to this original philosophy from Minangkabau.
其他摘要：Penelitian ini membahas kesulitan pemerintah daerah di Sumatra Barat,menggambarkan misi mempraktikkan filosofi Adat Basandi Syandi Basandi Kitabullah (ABS-SBK) yang terkandung dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Sumatera Barat tahun 2016-2021,hal ini bertujuan untuk mengatur program dan kegiatan pembangunan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik filosofi ABS-SBK dalam administrasi pemerintahan di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur terkait dengan praktik filsafat ABS-SBK. Penelitian ini mewawancarai sebanyak 14 informan yang terdiri dari pemangku kepentingan adat,tokoh agama,birokrat,akademisi,perempuan (bundokanduang),dan tokoh masyarakat. Dalam menentukan informan penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yang dilakukan di Kabupaten Agam dan Kabupaten Limapuluh Kota di Provinsi Sumatera Barat. Studi ini menemukan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi filosofi ABS-SBK dalam praktik pemerintahan,1) belum adanya kejelasan substansi nilai-nilai dari filosofi ABS-SBK,2) lembaga adat dan sarak yang memelihara dan melestarikan nilai-nilai tradisional Minangkabau yang terdiri dari nilai transedental dan profan belum bekerja dengan baik,3) belum adanya konsensus dan individu komitmen terhadap filosofi ABS -SBK,dan 4) lemahnya praktik filosofi ABS-SBK dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah. Sejauh ini,orang hanya memahami filosofi ABS-SBK sesuai dengan pemahaman mereka karena belum adanya pedoman yang mengatur pola interaksi mereka. Pemahaman ini masuk akal karena filosofi ABS-SBK telah menjadi perilaku sehari-hari masyarakat. Begitu juga dengan pemerintah daerah akan dapat memahami substansi secara menyeluruh nilai filosofi ABS-SBK jika ada pedoman yang dapat menjadi dasar dalam mengembangkan program pembangunan. Pedoman ini tidak diragukan lagi berasal dari pengembangan substansi nilai filosofi ABS-SBK ini. Tidak adanya pedoman filosofi ABS-SBK ini menyebabkan terbentuknya konsensus di antara lembaga adat dan lembaga agama. Filosofi ABS-SBK yang tidak jelas menjadi kesulitan pemerintah daerah sehingga program dan kegiatan pembangunan tidak terkait langsung bagaimana menerapkan filosofi ABS-SBK yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Minangkabau.
